Diskusi dengan anggota Komisi 1 DPR

Semalam saya bela-belain memenuhi undangan mendadak KJRI Sydney di Maroubra untuk beraudiensi dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak M Najib (blognya, email pribadi: najib_jakarta@yahoo.com) bekaitan dengan peranan Komisi 1 DPR RI. Perlu diketahui, beliau datang atas undangan Australian Labour Party (ALP) dengan dibiayai oleh Pemerintah Australia berdasarkan hasil seleksi dari 80 peminat/perwakilan Indonesia untuk kepentingan kerjasama antar parlemen.

Beda

Sejak awal, sekalipun juga datang terlambat, penuturan beliau dimulai tanpa membuang waktu dan berbicara yang tidak perlu. Kesan menyerap aspirasi mahasiswa terlihat sangat jelas, tanpa ada gesture yang dibuat-buat. Dalam hati kami-kami berkata, seandainya komisi-komisi "ribut" itu anggota-anggotanya seperti ini, mungkin tragedi email dan peristiwa Melbourne, Masindo Spanyol, dan Stadiun Madrid&Barcelona tidak akan terjadi.

Dalam dua jam pertemuan, saya mencatat paparan awal sekitar 20-25 menit. Sesi pertanyaan terbagi dua dengan lima penanya di awal dan tiga penanya di akhir. Total terdapat lebih dari 15 poin pertanyaan dan semuanya dijawab. Komisi 1 membawahi permasalahan Politik, Hankam, Luar Negeri dan Kominfo.

Rundown Tanya Jawab

Di awal beliau menyampaikan tentang sejarah beliau sebagai pendidik (mantan dosen ITS) hingga akhirnya terjun ke politik, peranan intelektual muda utamanya menyongsong 2014 yang sangat penting sebagai saat pergantian presiden, penguasaan bahasa dan kesempatan belajar di luar negeri yang harus disukuri, permintaan untuk mempelajari sistem di luar negeri dan mencoba menerapkan yang sesuai di Indonesia, sedikit tugas komisi 1 tentang RUU Intelijen dan pemanfaatan nuklir untuk sebuah negara - CTBT (http://www.ctbto.org/).

Seperti biasa, pertanyaan PPIA yang kali ini terdiri dari perwakilan UNSW, USyd, UWS, Wollongong, dan Newcastle menukik ke masalah berat-berat seperti:

1. Sistem pemerintahan China yang seakan-akan anti-tesis sistem demokrasi, dijawab dengan tesis kapitalisme negara (see: State Capitalism) dan diktator yang baik hati dan tidak (parah) korup(nya).
2. PPATK sebaiknya tidak diatur lagi dalam RUU Intelijen karena fungsinya beda (sebagai intelijen keuangan). Dijawab: pentingnya lembaga koordinasi intelijen (LKIN), yang walau diakui persoalan koordinasi lintas departemen adalah masalah yang tak kunjung selesai di Indonesia.
3. Ekstradisi pelaku korupsi: dijawab pihak-pihak/negara-negara yang diuntungkan umumnya tidak bersedia. Diplomasi "Lion/Fox" Indonesia belum mampu menembus ini, sekalipun terus dilakukan (misal dulu kasus yang mengakibatkan mundurnya Juwono Sudarsono, mantan Menhan).
4. Menggunakan orang Indonsia di LN/KBRI/KJRI untuk mencari data: dijawab mekanismenya belum pernah dibahas di DPR (mungkin yang dimaksud proses policy inquiry belum dijabarkan lebih dalam di DPR).
5. Kemandirian bangsa seputar pemanfaatan sumber daya alam dan pengetahuan: dijawab DPR dan Pemerintah mengakui adanya pressure asing (analogi: preman yang punya senjata vs kita yang tidak punya senjata) dan menyelesaikan permasalahan ini dengan cara formal (negosiasi G to G) atau informal (meminta kekuatan opini rakyat untuk memaksa).
6. Good and sustainable governance, pemerintahan yang berkelanjutan terkait dengan isu-isu jangka panjang seperti pendidikan: dijawab sistem presidensial saat ini menganut pola presiden dan partai pengusungnya menawarkan program (mirip USA), sehingga isu-isu jangka panjang tidak semuanya dijalankan akibat ikatan/janji politik di awal kepemimpinan sudah lemah.
7. Edukasi sebagai program kunci: dijawab tentang dana abadi dan penggunaan dana abadi untuk peningkatan kualitas bangsa oleh Kementrian Pendidikan dalam periode Bpk M. Nuh (Mendiknas saat ini).
8. Pengadaan Alusista negara: dijawab pola pengadaan perlu diubah sehingga dapat dilakukan dalam jumlah besar, terprogram, dan ada transfer teknologi. Komitmen bersama ini harus diikat dalam sebuah UU.
9. Implikasi kematian Osama: tidak mau berkomentar. Dan mengajak untuk berfikir lebih dari sekedar isu berkembang, melainkan apa yang dibalik itu.
10. Recall Dubes Swiss: dijawab tidak yakin akan dilakukan DPR.
11. Indonesia menengahi isu perbatasan Kamboja/Thailand: dijawab sudah disampaikan permintaannya,
12. Klarifikasi bahwa yang diinginkan PPIA pusat salah satunya adalah laporan (akuntabilitas) studi banding DPR RI harus tersaji secara publik di situs DPR.GO.ID.
13. Revitalisasi situs DPR.GO.ID dan email-email anggota DPR sebagai bagian dari pertahanan negara: dijawab saat ini ekspektasi untuk itu masih 'terlalu tinggi'.
14. Kekhawatiran tidak bisa berkarya setelah pulang ke Indonesia: dijawab kontribusi untuk negara dapat dilakukan dari mana saja.

Poin tambahan yang diangkat sendiri oleh ybs.

1. Permasalahan ideologi (yang beragam) harusnya tidak perlu diributkan lagi, tidak perlu menganyam di luar apa yang sudah disepakati oleh pendahulu-pendahulu kita saat negara ini berdiri.
2. Interdependensi antar negara sudah menjadi isu penting dan tidak dapat dihindari.
3. 2014 adalah tahun yang diharapkan kita stabil menapaki era pembangunan lagi dan pemimpin muda (boleh jadi calon dari jalur independen dapat disetujui) diharapkan mampu menjawab tuntutan bangsa yang semakin besar.

Diskusi informal selepas pertemuan

1. PPI UNSW ingin mengadakan pertemuan ilmiah sehari: dijawab mari disusun tema besarnya, pandangan-pandangan yang diharapkan adalah bersifat "out of the box", harus menunjukkan kajian yang tidak mampu dibuat hanya dari Indonesia.

Diskusi informal di mobil saat mengantar beliau pulang

1. Permohonan untuk disampaikan kepada teman-teman DPR bahwa PPIA terdiri dari para pelajar yang memegang teguh kritisisme dalam ranah ilmu pengetahuan: dijawab dicoba untuk disampaikan.
2. Wagyu (sapi infant/sangat muda), sertifikasi halal, dan lembaga sertifikasi halal Australia: disini saya yang memberikan informasi bahwa wajar ada perbedaan pendapat antara Australia (yang punya banyak lembaga sertifikasi halal, satu dan lainnya saling klaim yang paling berhak) dengan Indonesia. Salah satunya adalah masalah mazhab, dimana Indonesia cenderung satu mazhab (Safi'i) sementara di Australia terdapat banyak mazhab (Hanafi misalnya punya sedikit pandangan berbeda tentang proses jaminan halal).
3. Kunker DPR RI: dijawab adanya tarik menarik kepentingan misalnya mengapa partai A ikut partai B tidak boleh, mengapa delegasi tidak mencerminkan keterwakilan (jumlah) dari wakil rakyat dalam fraksi, serta kenyamanan berpergian dengan fasilitas/layanan di LN. Setidaknya ada aspek positif seperti fasilitas bagi rakyat yang harus dibangun di Indonesia.

Demikian.

CCed: Bapak M Najib (anggota Komisi 1 DPR RI) PPIA-pusat sebagai laporan pandangan mata.